analis aset daerah. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, , Volume IV (1), 40-43. analis aset daerah

27 Tahun 2014 yang merupakan turunan UU No. Menyusun program kerja/kegiatan sub bagian Dokumen keuangan dan aset sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 2. Aset/Barang Milik Daerah memerlukan perhatian khusus karena mengalami peningkatan nilai Aset/Barang Milik Daerah dari tahun ke tahun yang relatif besar. pengelolaan aset daerah, yaitu Kepala Subbagian Keuangan dan Aset, serta Bendahara . Bendahara. Jurnal EMBA Vol. Analisis Aset Pemerintah Daerah Kota Bandung. RETNO WULANDARI, MM. Key Words: Managerial Function, Gap Analysis and Optimizing Asset Management StrategyABSTRAKOtonomi. id – Uraian Tugas Jabatan Analis Keuangan Pusat Dan Daerah. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah DaerahANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP (Studi pada Pemerintah Kabupaten Batang) Dalam rangka peningkatan good governance, peraturan perundangan mewajibkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa. 17 Tahun 2007 dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan serta kelengkapan dokumen sumbernya. “Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengeloaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti” Adapun hasil penelitian terhadapmultiple linear regression analysis. menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik Daerah, dan urusan umum di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. Pensertifikatan Tanah Aset Daerah Yang Belum Jelas Atas Nama Pemerintah Kabupaten Jombang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat (1. Sesuai hasil riset dan pemeriksaan BPK tersebut, perlu dilakukan pemetaan masalah untuk mengetahui hal-hal yang kerap muncul sehingga lebih dapat ditentukan prioritas penyelesaiannya. JPT Madya / JPT Pratama : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Birokrasi dan Pelayanan Publik. Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai fungsi: (a) perencanaan programkegiatan dan anggaran di bagian keuangan dan aset; (b) pengelolaan dan. Konsep analisis aset daerah 1. RETNO WULANDARI, MM. afandi@gmail. D, 2004, Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah, penerbit PT Gramedia. go. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pemindahtanganan Aset Daerah. skripsi yang berjudul “Analisis Permasalahan Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (S tudi Kasus pada Entitas Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat)” ini. Triarda & R. 41 Pangkalan Bun 74112 (0532) 21412; bpkad. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor9 Tahun2016TentangPembentukan danSusunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten MusiBanyuasin Tahun2016Nomor9); 10. I (III/b) Analis Klasifikasi Barang: S1 EKONOMI AKUNTANSI: 80: GUSTI IKA MULYANINGRUM, SE NIP. aset daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kelompok. Buku Inventaris Kurang dari 300. Sementara dalam telaah kultur filsafat. 19640614 199003 2 006 Bondowoso, Januari 201 9 SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Dra. BIDANG ASET DAERAH . Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR. NIP. 43_Tabel-Standar-Kompetensi-Jabatan-Pengelola-Barang-Milik-Undip. Pelaksana. Nilai aset yang dicantumkan dalam SIMBADA masih merupakan nilai historis (nilai perolehan, nilai buku atau NJOP), sehingga diperlukan penilaian aset untuk. Data DDA Kota Bogor - Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021. P. e. E Jabatan : ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN Selanjutnya disebut pihak pertama. 960. Hasil Kerja Satuan Hasil Kerja 1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tomohon dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Pengelolaan. (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. 8ANALISIS PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK DAERAH PADA KABUPATEN BOYOLALI Abstrak Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan atau dimanfaatkan untuk menunjang berjalannya tugas dan fungsi dari masing-. 19681007 198903 2 008 Bondowoso, Januari 201 9 KA. Tipe Dokumen. 1. 1 Ruang Lingkup Aset Daerah Pada dasarnya aset daerah adalah istilah ekonomi dan dengan demikian aset merupakan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Penatausahaan Penatausahaan aset tetap berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah rentetan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1, Januari 2020 11 Evaluasi Pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah dengan Analisis Cost and Benefit (CBA) pada Stadion Mandala Krida Yogyakarta Utilization Evaluation of Regional Property Assets Using the Cost and Benefit Analysis (CBA) at Mandala Krida Stadium YogyakartaAbstrak: Pengelolaan Aset Daerah dalam rangka mempertahankan Wajar Tanpa Pengecua-lian (WTP) di Kabupaten Kampar. 1. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Uraian Jabatan Di Universitas Dan Institut Teknologi. b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; e. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama. go. 10. Rincian Tugas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yuridis yaitu dengan melihat proses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah di Dinas Bangunan Gedung Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yang kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 1. 07 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2015-2017 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SKRIPSI Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Nama : Shania Yuni Tamara NIM :. 6523, JDIH. Berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 42 Tahun 2014, Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Hasil penelitian menunjukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kotasatunya adalah aset daerah, baik dalam bentuk aset tetap maupun aset lancar bahkan barang yang sifatnya persediaanpun merupakan bagian. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. Selama melakukan kegiatan magang, penulis ditempatkan pada bidang aset serta pada subbidang analisis kebutuhan, penataushaan, dan pengamanan. 12, No. Anshori, Z. Pengelolaan / manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan and penghapusan. Kom. Defenisi Aset Daerah Pengertian Asset atau Aset (dengan satu s) yang telah diindonesiakan secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang. Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset daerah. 1. (3) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang. BAB I PENDAHULUAN A. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar asset tersebut bisa menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2007 - 2011) Oleh : Hony Adhiantoko 09412144001 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis Kinerja Keuangan DPPKAD. Bapak Drs. penelitian dengan judul “ANALISIS PENGELOLAAN ASET DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Subang)”. f5. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolang Mogondow. Post Date : 2019-07-24 12:27:17. Erlangga. Jurnal EMBA. 999. 2) Organ Perseroda. InfoASN. Judul. Pengertian aset daerah. IDENTITAS JABATAN 1. 1, Januari 2020 11 Evaluasi Pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah dengan Analisis Cost and Benefit (CBA) pada Stadion Mandala Krida Yogyakarta Utilization Evaluation of Regional Property Assets Using the Cost and Benefit Analysis (CBA) at Mandala Krida Stadium Yogyakartapengelolaan barang milik daerah. Setelah sudah mengetahu arti dari pengelolaan aset itu apa, maka langkah selanjutnya yang perlu diketahui lagi adalah. Tirayoh3 1,2,3Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam. Indikator Kinerja Utama BPKAD 2020. Keseluruhan bahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi : Page not found | BPKAD. (2015). Analisis Rencana Elektronifikasi Keuangan Daerah 1 AL-MUZARA’AH Vol. Belanja daerah menurut Hifni (2018) bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perangkat/ Alat Kerja: N o Perangkat Kerja Digunakan Untuk Tugas 1. aset daerah. 2020/NO. id PERNYATAAN TELAH DI REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENGELOLAAN. Tugas dan fungsi serta Tata Ker ja Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota 2) Analisis Norma Sosial dari Problem Owner Analisis norma adalah analisis mengenai perilaku yang diharapkan terkait dengan peran ( Cheeckland dan Poulter, 2006). Akhir ini, penulis mengangkat judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. dan aset daerah Kabupaten Bima, yang telah memberikan petujuk dan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 144. Analisis Strategis Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. Ekonomi . Namun bagi sebagian yang lain tentu perbedaan ini juga. Kode Jabatan : 1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Keuangan dan aset daerah. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar dalam pengelolaan pemanfaatan aset tetap/ barang milik daerah sudah berjalan sesuai dengan Permendagri No. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran. 60-73) kebutuhan, sampai kepada tahap penghapusan aset daerah (Suparman, 2018). 19820317 200902 1 006: Penata Muda Tk. Kode Jabatan : 3. 414. 19. Analisis Aset Pemerintah Daerah Kota Bandung Local government assets are one of the elements of the regional government balance sheet. Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang. 2019. PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI DATA DAN ANALISIS ASET SARANA-PRASARANA SEKOLAH TINGKAT KABUPATEN (Buku II) + Software Format Data dan Analisis untuk Tingkat Dinas. SSS Nomor 188/03/433. 2022. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BPKAD memiliki tugas pokok sebagai sebagai penunjang pelaksanaan FF BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 Analis Kepegawaian Ahli Madya 11 1,930 2 Analis Kepegawaian Ahli Pertama 8 1,280 3 Arsiparis Terampil Penyelia 8 1,230 4 Analis Akuntabilitas Kinerja 7 890 5 Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan 7 890 a. Ikom: Analis Aset Daerah: 55: Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda Koordinator Sub Bidang Sarana Prasana dan Pemanfaatan: 56: Hartono Saputra, S. Kedua, aset tanah jalan nasional pada Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp109,6 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya. Penelitian ketiga yaitu, Arif Kurnia Rahman, 2020 yang berjudul Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. , se,mm nip. 002 tentang Pemanfaatan Barang milik daerah berupa “XYZ. I. tahir, m. 03. Aset Aset adalah salah satu sumber daya yang didapat oleh pemerintah dan diperoleh berdasarkanBUMD merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan peran pemerintah dalam pelayanan publik. Dengan kata lain, analisis ekonomi atas hukum merupakan standar hukum normative untuk . Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali, alamat Kemiri, Mojosongo,. Penggolongan aset tetap perusahaan yang tidak dapat disusutkan seperti tanah. 27 Tahun 2014 menyebabkan terjadinya perubahan paradigma dalam pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah dari yang awalnya sekedar administratif menjadi pengelolaan yang lebih tertib, akuntabel dan transparan. UNIT KERJA : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Eselon II : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Eselon III : Bidang Pendapatan Eselon IV : Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Eselon IV/a : Analis. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif . Buku Barang Inventaris, Buku Barang Pakai Habis, Buku Hasil Pengadaan Barang, Kartu Barang dan Kartu Persediaan Barang Dokumen 7. 1. Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara. didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen. FUNGSI atau MANFAAT PENGELOLAAN ASET DAERAH. . Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana. METADATA PERATURAN. Berdasarkan pra observasi yang dilakukan pada Sekretariat DPRD Manajemen Aset Daerah adalah melaksanakan pengelolaan aset/Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan prinsip dasar-dasar manajemen aset terhadap aset/BMD dengan mengikuti landasan kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen dan Surat Keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan/pengelolaan aset daerah. pengelolaan aset daerah yang menjadi fokus penelitian adalah aspek penatausahaan aset daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang merupakan salah. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. a. Pada tahun 2015 realisasi anggaran tidak. Kata kunci: Inventarisasi, Legal audit,. Dalam ipengertian itersebut idapat idipahami ibahwa ikeuangan idaerah itermasuk ipada ipendapatan idan ipengeluaran inegara iyang inantinya idapat idiubah idalam ibentuk. com ABSTRAK Pengelolaan sumber daya atau potensi kekayaan daerah menjadi hal penting untuk menyokongAset lancar neraca, investasi jangka panjang, dana cadangan, aset tetap, dan aset lain yang dimiliki membantu mewakili keadaan kekayaan pemerintah daerah. Sumber pendapatan diatas menggambarkan bagaimana. Si. analis standard harga analis aset daerah pengolah data kebijakan klasifikasi barang analis kebijakan klasifikasi barang pranata komputer pelaksana analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan penata laporan keuangan sekretaris penyusun rencana kebutuhan rumah tangga dan perlengkapanAnalisis Pengelolaan Aset Milik Daerah Di Kota Bandung Berdasarkan Penerbitan Peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Yuyus Yudistria Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Bandung-Indonesia y. Dalam pengelolaan aset daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 pasal 5 ayat (2) kepala daerah dibantu oleh: a. pemerintah daerah dalam pengelolaan aset yang lebih baik. ac. . Ikhtisar Jabatan :PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG Fista A. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1.